Jakarta (14/3/2023) –Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Berkaitan hal itu, Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan protokoler Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X pada acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage Kepada Pemerintah Daerah dengan tema Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendkkung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (14/3/2023).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X yang mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai bentuk penyelenggaraan layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
BPJS Kesehatan menerapkan strategi “Pesiar” yaitu petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Target UHC 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dijalankan oleh BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan lainnya.
“Untuk mengoptimalkan tercapainya UHC, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir dan mengadvokasi, melakukan registrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN,” kata Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dalam sambutannya.
Penghargaan UHC 2023 dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selain itu, penghargaan tersebut diberikan kepada 22 pemerintah provinsi dan 334 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Indonesia, dengan minimal 95 persen dari total penduduknya telah terdaftar dalam Program JKN-KIS.
Sinergi antara pusat dan daerah serta BPJS Kesehatan harus dioptimalkan agar masyarakat dapat dilindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Saya minta sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian/Lembaga bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN”, kata Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam arahannya.