Month: February 2023

Golong Gilig Perbaiki Perekonomian Pasca PPKM

13 February 2023 Banhubda DIY No Comments Tak Berkategori

Jakarta (12/02/2023) – Pergelaran Wayang Kulit Lakon “Wirata Parwa” dengan dalang Ki Parman dan Ki Agus Hadi Sugito asal Kabupaten Sleman menyemarakkan HUT Paguyuban Sleman Manunggal Sembada (SMS) ke-21 pada Minggu (12/2/2023) di Anjungan DIY TMII Jakarta.

Rangkaian acara mulai dari kirab gunungan yang diiringi tarian Edan-edanan, pementasan tari Sekar Pudyastuti binaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan tari Klana Topeng Diklat Tari Anjungan DIY, santunan anak yatim hingga potong tumpeng dan penyerahan gunungan turut meramaikan HUT SMS yang dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi A DPRD DIY, perwakilan DPRD Kabupaten Sleman, Bupati Sleman, Kepala BAZNAS Kabupaten Sleman, Kepala Dekranasda Kabupaten Sleman dan perwakilan paguyuban diaspora masyarakat DIY seperti Pawarta, IKG, Warkaban, Bakor PKP, KPDJ dan PWJI.

Pergelaran wayang yang didanai oleh Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 melalui Badan Penghubung Daerah DIY ini merupakan wujud kemitraan yang baik antara perwakilan Pemprov DIY dengan warga diaspora DIY di Jakarta.

“Terimakasih telah memfasilitasi dari Pemerintah DIY melalui Banhubda selalu menjalin mitra dengan Paguyuban Sleman Manunggal Sembada. Harapan kami sebagai Paguyuban Sleman Manunggal Sembada yang di Jabodetabek ini nanti terus bermitra dengan Pemkab Sleman dan Pemprov DIY”, ucap Ketua Paguyuban SMS, Suharno, S.E., M.M.

Melalui HUT SMS, menjadi momentum guyub rukun warga diaspora dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sleman dan Pemprov DIY

“Mewakili instansi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun SMS yang ke-21. Semoga selalu guyub rukun. Eksistensi keluarga Sleman Manunggal Sembada (SMS) di Jakarta selama 21 tahun merupakan wujud solidnya paguyuban ini menaungi warga Kabupaten Sleman di Jakarta,” sambutan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang dibacakan oleh Kepala Badan Penghubung Daerah DIY, Nugrohoningsih, SIP.

“Saya berharap SMS dapat meningkatkan karya nyata dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, saatnya seluruh warga Sleman golong gilig untuk turut mewujudkan Sleman yang berbudaya”, tambahnya.

Era digitalisasi saat ini menuntut literasi digital dalam membangkitkan perekonomian masyarakat.

“Tahun ini kita alokasikan anggaran untuk paguyuban dan seluruh kegiatan kesenian, kuliner dan lain-lain di Banhubda. Ini khusus memang kita alokasikan untuk menggerakkan tidak saja kerukunan antar masyarakat di DIY tetapi sekaligus membangkitkan perekonomian warga Jogja yang ada di Jakarta. Dalam Renja 2024 juga dimasukkan kegiatan literasi digital,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Transformasi digital, penanaman nilai-nilai Pancasila dan Banhubda DIY sebagai rumah bagi paguyuban menjadi poin penekanan kegiatan pasca PPKM dicabut sejak 30 Desember 2022 lalu.

“Perkembangan yang di Jakarta ini pasca PPKM dicabut oleh Pak Presiden ini, pergerakan laju ekonominya makin baik. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan 3 hal, pertama mari bersama-sama seluruh paguyuban memanfaatkan transformasi digital untuk pergerakan ekonomi. Kedua, Jogja ini punya sejarah yang sangat hebat baik dalam pergerakan kebangsaan Indonesia maupun di dalam proses menjaga Pancasila, kami berharap nilai-nilai Pancasila menjadi agenda setting dalam kegiatan paguyuban. Yang terakhir ketiga, Banhubda menjadi rumah bagi paguyuban-paguyuban” tutupnya,

WTP Sebagai Peningkatan Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

10 February 2023 Banhubda DIY No Comments Tak Berkategori

Jakarta (9/2/2023) – Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan protokoler Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPK RI. Acara tersebut merupakan penyerahan laporan keuangan dengan kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Acara yang dihadiri oleh perwakilan provinsi di Sumatera dan Jawa telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, dihadiri pula oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri RI.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mewakili gubernur provinsi Sumatera dan Jawa menyampaikan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari kinerja keuangan di daerah-daerah tersebut.

“Opini WTP bukan tujuan akhir, tapi menjadi hal pokok peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Sri Sultan saat sambutannya pada Entry Meeting untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan pada Kamis (9/2/2022) di Gedung Tower BPK RI, Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.

Menurut Sri Sultan, Entry Meeting adalah bagian dari prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan dan memberikan informasi tentang tujuannya, lingkupnya, rencana kegiatan, dan waktu pemeriksaan. Ia juga menambahkan bahwa perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sangat menggembirakan dan signifikan.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menjelaskan bahwa BPK ingin memainkan peran sebagai rekan yang baik dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tidak ingin mematikan para pengusaha baru.

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan, mengatakan bahwa Entry Meeting merupakan tahapan penting dalam kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi terkait pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang.

Akhir sambutan, Sri Sultan berharap bahwa pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan lancar dan menjadi sistem yang berkelanjutan. Pemeriksaan ini juga diharapkan akan mendorong Pemerintah Daerah untuk menjadi lebih baik dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.