Jakarta (14/3/2023) –Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Berkaitan hal itu, Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan protokoler Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X pada acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage Kepada Pemerintah Daerah dengan tema Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendkkung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (14/3/2023).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X yang mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai bentuk penyelenggaraan layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

BPJS Kesehatan menerapkan strategi “Pesiar” yaitu petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Target UHC 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dijalankan oleh BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan lainnya.

“Untuk mengoptimalkan tercapainya UHC, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir dan mengadvokasi, melakukan registrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN,” kata Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dalam sambutannya.

Penghargaan UHC 2023 dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selain itu, penghargaan tersebut diberikan kepada 22 pemerintah provinsi dan 334 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Indonesia, dengan minimal 95 persen dari total penduduknya telah terdaftar dalam Program JKN-KIS.

Sinergi antara pusat dan daerah serta BPJS Kesehatan harus dioptimalkan agar masyarakat dapat dilindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Saya minta sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian/Lembaga bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN”, kata Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam arahannya.

Jakarta (12/02/2023) – Pergelaran Wayang Kulit Lakon “Wirata Parwa” dengan dalang Ki Parman dan Ki Agus Hadi Sugito asal Kabupaten Sleman menyemarakkan HUT Paguyuban Sleman Manunggal Sembada (SMS) ke-21 pada Minggu (12/2/2023) di Anjungan DIY TMII Jakarta.

Rangkaian acara mulai dari kirab gunungan yang diiringi tarian Edan-edanan, pementasan tari Sekar Pudyastuti binaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan tari Klana Topeng Diklat Tari Anjungan DIY, santunan anak yatim hingga potong tumpeng dan penyerahan gunungan turut meramaikan HUT SMS yang dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi A DPRD DIY, perwakilan DPRD Kabupaten Sleman, Bupati Sleman, Kepala BAZNAS Kabupaten Sleman, Kepala Dekranasda Kabupaten Sleman dan perwakilan paguyuban diaspora masyarakat DIY seperti Pawarta, IKG, Warkaban, Bakor PKP, KPDJ dan PWJI.

Pergelaran wayang yang didanai oleh Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 melalui Badan Penghubung Daerah DIY ini merupakan wujud kemitraan yang baik antara perwakilan Pemprov DIY dengan warga diaspora DIY di Jakarta.

“Terimakasih telah memfasilitasi dari Pemerintah DIY melalui Banhubda selalu menjalin mitra dengan Paguyuban Sleman Manunggal Sembada. Harapan kami sebagai Paguyuban Sleman Manunggal Sembada yang di Jabodetabek ini nanti terus bermitra dengan Pemkab Sleman dan Pemprov DIY”, ucap Ketua Paguyuban SMS, Suharno, S.E., M.M.

Melalui HUT SMS, menjadi momentum guyub rukun warga diaspora dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sleman dan Pemprov DIY

“Mewakili instansi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun SMS yang ke-21. Semoga selalu guyub rukun. Eksistensi keluarga Sleman Manunggal Sembada (SMS) di Jakarta selama 21 tahun merupakan wujud solidnya paguyuban ini menaungi warga Kabupaten Sleman di Jakarta,” sambutan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang dibacakan oleh Kepala Badan Penghubung Daerah DIY, Nugrohoningsih, SIP.

“Saya berharap SMS dapat meningkatkan karya nyata dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, saatnya seluruh warga Sleman golong gilig untuk turut mewujudkan Sleman yang berbudaya”, tambahnya.

Era digitalisasi saat ini menuntut literasi digital dalam membangkitkan perekonomian masyarakat.

“Tahun ini kita alokasikan anggaran untuk paguyuban dan seluruh kegiatan kesenian, kuliner dan lain-lain di Banhubda. Ini khusus memang kita alokasikan untuk menggerakkan tidak saja kerukunan antar masyarakat di DIY tetapi sekaligus membangkitkan perekonomian warga Jogja yang ada di Jakarta. Dalam Renja 2024 juga dimasukkan kegiatan literasi digital,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Transformasi digital, penanaman nilai-nilai Pancasila dan Banhubda DIY sebagai rumah bagi paguyuban menjadi poin penekanan kegiatan pasca PPKM dicabut sejak 30 Desember 2022 lalu.

“Perkembangan yang di Jakarta ini pasca PPKM dicabut oleh Pak Presiden ini, pergerakan laju ekonominya makin baik. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan 3 hal, pertama mari bersama-sama seluruh paguyuban memanfaatkan transformasi digital untuk pergerakan ekonomi. Kedua, Jogja ini punya sejarah yang sangat hebat baik dalam pergerakan kebangsaan Indonesia maupun di dalam proses menjaga Pancasila, kami berharap nilai-nilai Pancasila menjadi agenda setting dalam kegiatan paguyuban. Yang terakhir ketiga, Banhubda menjadi rumah bagi paguyuban-paguyuban” tutupnya,

Jakarta (8/11/2022) kaperda.jogjaprov.go.id – Keprotokolan dapat disebut sebagai Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap penyelenggaraan acara baik dari tingkat rukun tetangga (RT) hingga internasional. Tanpa disadari, kehidupan manusia tak lepas dari sistem keprotokolan yang memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku demi mencapai tujuan yang diharapkan.

Pentingnya hal tersebut bagi Badan Penghubung Daerah dalam melayani Pimpinan Daerah maupun tamu penting, Badan Penghubung Daerah DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan Kapasitas Keprotokolan Banhubda Menuju Keprotokolan yang Membahagiakan Tamu” pada Selasa (8/11/2022) di Ruang Media Center Badan Penghubung Daerah DIY.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk pemberian pengetahuan dan wawasan bagi peserta FGD agar lebih memahami urgensi dari sebuah tugas keprotokolan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta kegiatan dihadiri oleh perwakilan Badan Penghubung Daerah se-Indonesia yang berada di ibukota negara RI, Jakarta.

Narasumber kegiatan ini oleh Sandra Erawanto, S.STP., M.Pub.Pol. dari Kementerian Sekretariat Negara RI dan Hendry Donald Izaac, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Pemerintah Penghubung Seluruh Indonesia (FORKAPSSI) sekaligus Kepala Badan Penghubung Daerah NTT.

Ketua Umum FORKAPSSI, Hendry Donald Izaac, S.Sos., M.Si. menyampaikan dasar pelaksanaan keprotokolan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019.

“Mengenai keprotokolan ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, yang secara teknis diatur kembali dalam PP Nomor 56 Tahun 2019 yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan,” kata Donald.

“Suatu acara resmi yang melibatkan Pejabat mesti membutuhkan protokoler atau manajer/pengelola kegiatan pelayanan seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan,” tambahnya.

Peran protokol sangat penting dan utama sebagai ujung tombak serta menentukan keberhasilan suatu acara resmi.

“Protokol harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta berperan penting pada kesempurnaan suatu acara. Protokol juga harus menjaga wibawa pejabat negara dan pemerintahan,” tutupnya.

Materi kedua disampaikan oleh Sandra Erawanto, S.STP., M.Pub.Pol. tentang Pencitraan Diri Positif, Etika Keprotokolan, dan Pergaulan Internasional Aparatur Sipil Negara Profesional.

“Sebagai ASN yang harus dipahami adalah nilai BERAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dalam konteks keprotokolan, nilai Adaptif dan Kolaboratif yang menjadi acuannya,” kata Sandra.

“Protokol itu melayani manusia, dimana sifat manusia itu pasti berbeda-beda. Itulah pentingnya sebuah etika tidak membeda-bedakan manusia, inilah nilai Adaptif tadi. Meskipun dalam suatu acara resmi ada tata cara yang berlaku,” kata Sandra.

“Inti dari keprotokolan adalah etika dan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang baik agar tamu senang dan bahagia,” tegas Sandra.

Antusias peserta FGD terlihat ketika Sandra memberikan simulasi praktek keprotokolan dan games yang menarik. Kegiatan tersebut ditutup dengan foto dan makan siang bersama.